PETA: Uang APBD Tanbu Dipolitisasi, Ada Apa ?

POSKOBatulicin Oktober 16, 2015 0

POSKObatulicin.com- Ketua LSM Peduli Tanah Air (PETA) Agus Rismalian Noor menilai, kuat indikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 di Kabupaten Tanah Bumbu telah dipolitisasi untuk memenangkan petahana yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Menurutnya, modus yang digunakan sudah sangat jelas, karena Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara terang-terangan mengeluarkan kebijakan menahan pencairan anggaran di tengah jalan, pada APBD perubahan 2015. Cara seperti ini sering dimanfaatkan dalam proses pemenangan Pilkada, apalagi sekarang sudah memasuki tahapan kampanye, tandas Agus.

Dibeberkannya, politisasi anggaran oleh petahana menyebabkan penyerapan anggaran rendah. Sebab, anggaran daerah ditahan sampai masa kampanye hingga minggu tenang berakhir. Akibatnya, banyak program kerakyatan seperti pembangunan infrastruktur terhenti, maupun tunjangan dan honor motivasi PNS juga tidak dibayarkan. Sementara, dalam Daftar APBD yang di sahkan DPRD, sudah tercantum anggaran tersebut.

“Ada apa dengan APBD Tanah Bumbu ? kenapa anggaran perubahan yang sudah di sahkan DPRD, tiba-tiba ditahan pelaksanaannya secara sepihak. Yang anehnya lagi, siasat seperti ini tidak terjadi pada anggaran tahun lalu, namun pada saat memasuki tahapan Pilkada, kebijakan ini dijalankan. Saya mendesak kepada Pemerintah pusat dan lembaga hukum negara untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Kepala Daerah yang menahan anggaran,” tegas Agus.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu, Roswandi Salem, MM mengakui, pihaknya sudah memprediksi secara dini pada triwulan ke empat, anggaran tidak mampu terserap secara maksimal karena ada kemungkinan tidak tercapainya pendapatan sehingga belanja ada yang ditahan.

“Sekarang ini kita dalam upaya menahan belanja, antisipasi supaya anggaran cukup untuk kehidupan kita tiga bulan kedepan. Karena kita sudah bisa memprediksi, serapan dana yang ada hanya sekian, sesuai hasil recount pada triwulan 4 bulan oktober. Menahan belanja ini dengan cara diantaranya mengefisienkan pengeluaran SKPD dan dipindah pada tahun depan agar tidak terjadi hutang diakhir tahun,” kisahnya.

Masih kata Roswandi, Penahanan anggaran disetiap SKPD berfariasi dan tidak sama, ada yang 15% sampai 20%, ada juga bahkan yang hanya 2%, tergantung kondisi Kas yang tersedia. Jadi pihaknya melemparkan ke setiap SKPD untuk mengurangi sendiri anggarannya. Secara keseluruhan, APBD Tanbu yang tidak tercapai kemungkinan diangka 15%, sehingga pihaknya mengurangi belanja sebesar angka 15% dari 1,5 triliun APBD Tanbu tahun 2015, artinya yang dapat dibelanjakan hanya lebih dari Rp. 1,2 triliun.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pusat lanjut Roswandi, pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti Royalti, secara nasional menurun. “Harapan kita sesuai SK dari pusat, kita mendapatkan royalti 100%, tapi ternyata sudah diturunkan sekira 70%, sehingga mengurangi pendapatan. Kemudian dana bagi hasil juga menurun dari target 100% yang tercapai hanya 80%, juga menurun”.

“Kemudian sumber pendapatan dari PAD, seperti galian C dan sektor tambang seperti SP3 yang berubah menjadi dana jasa survei, dari target 140 miliar yang ditetapkan oleh Dinas Pertambangan melalui Dinas Pendapatan, ternyata sampai akhir tahun hanya memperoleh Rp.50 miliar, sehingga ada Rp.90 miliar lagi yang tidak tercapai. Dari rencana belanja APBD sebesar Rp.1,5 triliun, karena anggaran yang ada hanya Rp.1,2 triliun, maka ditahanlah yang sisanya itu, nanti ketahuannya di akhir tahun apakah devisit atau tidak,” terangnya.

Dari penggabungan tiga sumber inilah sambung Roswandi, akhirnya Pemerintah Daerah mengurangi belanja. Sehingga faktor kesalahan tersebut pengaruhnya juga dari pusat dan PAD, akhirnya Pemda mengambil kebijakan dengan menahan belanja agar tidak terjadi devisit secara besar-besaran dan terjadi hutang di akhir tahun ini, sehingga pemda menahan belanja, bukan memotong.

“Secara fsikologi kami tidak nyaman, karena kami hanya mendistribusikan sesuai anggaran yang tersedia, kami akan pantau terus jika dana dianggap mencukupi sampai akhir tahun, maka kita akan segera distribusikan ke SKPD, sehingga anggaran yang ditahan tadi tinggal dijalankan saja. Karena dampak dari penahanan anggaran, kinerja juga akan merendah sehingga target pencapaian anggaran hanya bisa dikisaran 80%,” pungkasnya.

Editor: Ryan Mokodompit