Hadiri Festival Transformasi Ekonomi Digital Terkini, Wabup Andi Rudi Latif: Digitalisasi Lebih Efesienkan Layanan Publik

KOTABARU, POSKOnews.id- Hadiri acara pembukaan Festival Akselerasi dan Tranformasi Ekonomi Digital Terkini (ANTASARI) yang diselenggarakan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menekankan komitmen kuat dari semua pihak dalam membangun digitalisasi.

"Kita akan rapatkan hal ini dengan SKPD Terkait, agar pelaksanaan eletronifikasi transaksi pemerintah dapat berjalan seperti yang kita harapkan khususnya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat", terang Wabup Kotabaru Andi Rudi Latif, seraya mengapresiasi acara yang dirangkai dengan pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Ballroom Hotel Golden Tulip Banjarmasin, senin (29/11/2021).

Acara yang dibuka secara langsung Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi, Ir Roy Rizali Anwar, merupakan rangkaian festival ANTASARI sebagai bagian dari upaya akselerasi perekonomian digital di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Menurut Sekda Provinsi Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar, Pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pergeseran pola belanja serta transaksi pembayaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

“Saat ini perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital terus menunjukan tren peningkatan, dan sudah menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,”ungkapnya.

Roy berharap kepada TP2DD yang baru dikukuhkan dapat mengakselerasi kebangkitan perekonomian Kalimantan Selatan dengan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. 

Serta lanjutnya, dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan dan menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan membangun ekosistem digital dan roadmap ETPD di sektor pemerintahan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). **