.jpg)
 |
| Wakil Ketua DPRD Tanbu, Said Ismail Kholil Alidrus |
BATULICIN, POSKOnews.id- Aksi Walkout semua anggota fraksi Gerindra dari sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2023, menuai pertanyaan publik.
Lantaran aksi kontroversi ini baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah perjalanan berpisahnya Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten induk, Kotabaru. Diduga masih adanya ketidak sepahaman antara sesama penyelenggara pemerintahan daerah dalam sidang paripurna pengambilan keputusan yang akan melahirkan nota kesepahaman terkait arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu mengakomodir Visi-Misi Kepala Daerah sampai akhir periode 2024.
Kepada media ini, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu dari fraksi Gerindra, Said Ismail Kholil Alidrus membeberkan, pihaknya menyayangkan baru mengetahui adanya penambahan anggaran yang tidak relevansi dengan hasil finalisasi dalam proses pembahasan RAPBD 2023, pada saat sidang paripurna berlangsung. Sehingga secara spontan fraksi Gerindra walkout.
"Kita sudah sepakat saat finalisasi pembahasan RAPBD 2023 sebesar Rp2,1 triliun. Yang kami pertanyakan, kenapa terjadi penambahan angka Rp2,3 triliun lagi atau bertambah Rp215 miliar, pada saat RAPBD akan diparipurnakan untuk dijadikan Peraturan Daerah," keluh Said Ismail.
"Kami diberitahu ada penambahan angka Rp215 miliar ini pagi hari melalui pesan WhatsApp, saat paripurna akan dilaksanakan. Kenapa angka ini tidak dicantumkan dalam finalisasi, sementara Jedah waktu masih ada lebih kurang 20 hari sebelum diparipurnakan," tambahnya.
Lanjut Said Ismail, intrupsi yang dilakukan rekan separtainya Boby Rahman pada saat sidang paripurna, hanya meminta penjelasan eksekutif terkait penambahan jumlah RAPBD 2023, bukan menginginkan sidang ditunda tapi diskorsing sementara waktu untuk dilanjutkan kembali.
"Kami hanya meminta penjelasan dari pemerintah daerah, untuk sementara waktu sidang diskorsing. Karena Ketua DPRD menginginkan sidang tetap dilaksanakan, makanya kami fraksi Gerindra memilih walkout semua dari ruang sidang paripurna. Jadi masalah ini sudah clear dan tidak ada lagi yang perlu dibesar-besarkan," tegas Wakil Ketua DPRD Tanbu ini.
Dia juga mengapresiasi dan tidak menampik kegigihan Bupati Zairullah memperjuangkan dan membawa pulang dana DAK ratusan miliar rupiah untuk pembangunan daerah, walaupun dana tersebut sudah ada peruntukannya masing-masing.
 |
| Ketua KNPI Tanbu Andi Rustianto |
Sementara itu, Ketua KNPI Tanah Bumbu Andi Rustianto menyayangkan hal ini terjadi, mestinya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antar pihak penyelenggara pemerintahan daerah. Karena sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap RAPBD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD.
"Kami menyayangkan semestinya hal ini dapat dihindari, karena antara eksekutif dan legislatif adalah seperti suami istri dalam rumah tangga," sentil Andi Dian sapaan akrab Ketua KNPI ini.
Dikatakannya, kejadian ini mengindikasikan tersendatnya komunikasi yang harusnya terbangun dengan baik antara eksekutif dan legislatif. Karena komunikasi adalah prinsip yang mendasar bagi sesama penyelenggara pemerintahan daerah.
"Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik bagi pemangku kebijakan dan generasi berikutnya, kita ambil hikmahnya dan jangan sampai terulang kembali. Karena akan menjadi yurisprudensi yang akan terus terulang dalam catatan sejarah sejak berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu ini," tandas Andi Dian. (red)
Penulis: Ryan Mokodompit
