.jpg)
BATULICIN, POSKOnews.id- Kepala BPS pusat, Margo Yuwono, merilis peristiwa inflasi yang menerpa daerah termasuk Tanah Bumbu, sepanjang tahun 2022. Dimana ada empat hal yang berpengaruh pada perkembangan inflasi.
Pertama, terkait pasca pemulihan Covid 19 yang menyebabkan gangguan suplay dan harga tidak siap sehingga memacu kenaikan harga.
Kemudian konflik geopolitik, hingga menyebabkan terganggunya pasokan energi juga adanya inflasi yang cukup tinggi diberbagai negara dengan melakukan pengetatan keuangan hingga menetapkan tingkat suku bunga yang berpengaruh pada negara-negara berkembang.
“Dengan melihat berbagai peristiwa penting secara global ini, faktor pemacu kenaikan harga adalah makanan, energi dan beberapa komoditas lainnya,” sebut Kepala BPS Pusat, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023, terhubung ke DLR Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (09/01/2023).
“Catatan sepanjang tahun 2022 dianggap penting untuk disampaikan supaya kita memahami bagaimana dinamika inflasi tersebut,” jelasnya.
Lanjutnya, darinrilis tersebut memperlihatkan bahwa untuk energi dan makanan sepanjang tahun 2022 itu telah terjadi inflasi dan kondisinya lebih tinggi dibanding 2021.
Disisi lain, sepanjang tahun 2022, bahwa kelangkaan minyak goreng juga menjadi pemicu inflasi saat ini.
Pada bulan April di tahun 2022, telah terjadi kenaikan harga aftur, sedangkan di bulan Mei telah menjalani bulan ramadhan sampai idul Fitri.
Disitu akan mendorong peningkatan permintaan barang yang tentu memicu permintaan makanan dan beberapa komoditas.
“Di bulan Juli,bkita menghadapi anomali cuaca untuk beberapa wilayah dan menyebabkan beberapa harga untuk komoditas holtikultura mengalami peningkatan, sampai di bulan September tahun 2022 pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Disana Pertalite naik 32 persen, Solar naik 32,0 persen dan Pertamax naik 16 persen,“ imbuhnya.
Sedangkan pada bulan Desember lalu kita menghadapi Natal dan tahun baru sehingga meningkatkan permintaan dan memicu kenaikan beberapa komoditas pangan dan juga transportasi.
“Kebijakan inflasi dari pemerintah ini dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan dievaluasi guna melihat bagaimana perkembangan harga,” tutupnya.
Sementara itu dalam rakor secara virtual turut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir.H.Ridwan serta sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Tanbu. (rel)
