.jpg)
BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, resmi dilantik sebagai Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk periode 2025–2030. Pelantikan ini dilangsungkan di Jakarta, Kamis (17/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan peran penting APKASI sebagai wadah komunikasi strategis antar kepala daerah untuk menyampaikan permasalahan dan aspirasi dari kabupaten di seluruh Indonesia. Ia mendorong agar kepengurusan baru mampu menghadirkan solusi nyata terhadap isu-isu krusial seperti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), lemahnya daya saing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta hambatan investasi.
Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya serta menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi yang merusak citra pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Andi Rudi Latif menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam membangun sinergi lintas daerah melalui APKASI. Ia melihat posisi barunya sebagai peluang untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan menyuarakan kebutuhan riil masyarakat kabupaten.
“Dengan APKASI, kita bisa lebih efektif mendorong kebijakan nasional agar berpihak pada pembangunan daerah. Tanah Bumbu siap berkontribusi dalam penguatan kolaborasi dan inovasi antar kabupaten,” ujar Andi Rudi Latif.
Bupati juga menyoroti pentingnya reformasi tata kelola daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli, memperkuat pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Ia menilai kerja kolektif antarkabupaten sangat diperlukan untuk mempercepat transformasi pembangunan.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Melalui kepengurusan baru ini, diharapkan APKASI mampu menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan akomodatif bagi seluruh daerah di Indonesia.
.jpeg)
