.jpg)
BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) terus menguatkan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan antikorupsi. Hal ini tercermin dari keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Rakor tersebut diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Rabu (23/7/2025), bertempat di Kantor Bupati Tanah Bumbu. Kegiatan ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, Yulian Herawati, mewakili Bupati Andi Rudi Latif, serta para pimpinan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam forum itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., tampil sebagai narasumber utama. Ia memaparkan berbagai modus korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah, seperti pengaturan proyek, permintaan jatah pokok pikiran (Pokir) dari legislatif, praktik suap dalam penyusunan APBD, hingga mark-up harga pengadaan barang dan jasa.
“Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengekang hak masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang layak. Oleh karena itu, tata kelola keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” tegas Dr. Ely.
Ia juga menyoroti pentingnya peran moral dan komitmen pribadi para pejabat dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyimpangan. Pencegahan, menurutnya, hanya akan efektif jika seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dan konsisten menjalankan prinsip good governance.
Rakor ini menjadi bagian penting dari upaya kolektif seluruh daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Tanah Bumbu, dalam memperkuat pengawasan internal dan reformasi birokrasi. Pemkab Tanbu menyatakan kesiapannya untuk menerapkan rekomendasi KPK dan memperkuat sinergi dengan lembaga antikorupsi.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan seluruh aparatur pemerintah terhadap potensi korupsi, serta mendorong penerapan nilai-nilai integritas di setiap lini pemerintahan.
Melalui komitmen ini, Tanah Bumbu optimis dapat mewujudkan tata kelola yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat, sebagai landasan penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
