BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Selatan yang berlokasi di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (16/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi Program Pemberdayaan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kehutanan dan Pertanian (P2SHP) yang dikembangkan oleh PT Buana Karya Bhakti. Program ini dinilai menjadi salah satu contoh keberhasilan integrasi sektor perkebunan dan peternakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikelola secara terpadu agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan kawasan swasembada pangan, energi, dan air. Kami siap berkolaborasi serta mendukung berbagai langkah strategis yang akan dirumuskan demi keberhasilan program ini,” ujarnya.
Eryanto menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, berbagai inovasi yang telah berjalan di Tanah Bumbu diharapkan dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenko Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa model integrasi antara perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi memiliki prospek yang sangat besar dalam mendukung ketahanan pangan hewani nasional.
Menurutnya, program yang dijalankan PT Buana Karya Bhakti telah menunjukkan hasil yang nyata. Dari populasi awal sekitar 300 ekor sapi pada tahun 2016, jumlah ternak kini meningkat menjadi hampir 1.500 ekor melalui sistem pembiakan alami yang berkelanjutan.
“Model seperti ini menunjukkan bahwa integrasi sektor perkebunan dan peternakan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung upaya peningkatan produksi pangan nasional,” katanya.
Selain berkontribusi terhadap peningkatan populasi ternak, integrasi sawit dan sapi juga memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan. Kehadiran sapi di area perkebunan mampu membantu pengendalian gulma secara alami sehingga menekan biaya pembersihan lahan hingga 50 sampai 70 persen.
Tidak hanya itu, kotoran ternak yang dihasilkan juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang mampu meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung praktik perkebunan yang lebih ramah lingkungan.
Sementara itu, Ranch Manager PT Buana Karya Bhakti, Wahyu Darsono, menjelaskan bahwa perusahaan memulai program integrasi tersebut pada tahun 2016 dengan investasi sekitar Rp6 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan 300 ekor sapi serta pembangunan berbagai infrastruktur pendukung peternakan.
“Program ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Kami berupaya mengoptimalkan potensi lahan perkebunan agar dapat memberikan manfaat ganda, baik bagi sektor peternakan maupun perkebunan,” jelasnya.
Keberhasilan program tersebut juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, Suparmi, mengungkapkan bahwa program integrasi sawit-sapi yang dijalankan PT Buana Karya Bhakti telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sebagai role model nasional.
Penetapan tersebut menjadi bukti bahwa inovasi yang dikembangkan di Tanah Bumbu mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem peternakan dan perkebunan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, diharapkan pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Kalimantan Selatan semakin memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Rel)