BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif memimpin Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengaturan dan Pengawasan Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (30/9/2026) di Batulicin.
Rakoor tersebut digelar sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan BBM bersubsidi, sekaligus memperkuat pengawasan agar penyalurannya berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa pengaturan dan pengawasan BBM bersubsidi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, Pertamina, pengelola SPBU, aparat penegak hukum, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kita ingin memastikan subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Bupati.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara terpadu menjadi bagian penting dalam menjaga agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik di SPBU.
Rakoor tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyinkronkan langkah dan peran masing-masing pihak dalam menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Tanah Bumbu.
Koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian apabila ditemukan kendala di lapangan, baik terkait ketersediaan pasokan, pelayanan di SPBU maupun distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan BBM yang memadai dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan kelancaran berbagai aktivitas ekonomi di daerah.
“Sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat, sehingga masyarakat dapat mengakses BBM bersubsidi dengan mudah sesuai kebutuhan sehari-hari,” lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih tertib dan berkeadilan. Dengan demikian, subsidi yang diberikan pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Rakoor tersebut diikuti jajaran Polres Tanah Bumbu, Kodim 1022/Tanah Bumbu, Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Pertamina wilayah Kotabaru–Tanah Bumbu, serta para pengelola SPBU di Kabupaten Tanah Bumbu.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan BBM bersubsidi sekaligus memastikan kebijakan subsidi energi dapat berjalan secara efektif di tingkat daerah.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemkab Tanah Bumbu berupaya menjaga ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.(rel)
