BATULICIN, POSKOBatulicin.id– Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, mendukung penuh peluncuran Program Banua Waspada Scam dan Pelatihan Petugas Helpdesk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai modus penipuan keuangan. Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan keuangan, sekaligus memperkuat kapasitas petugas pelayanan agar mampu memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peluncuran Program Banua Waspada Scam dan Pelatihan Petugas Helpdesk IASC diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (13/10/2026), di Banjarmasin.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakili Sekretaris Daerah Yulian Herawati yang hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfosp) Tanah Bumbu, Al Husain Mardani.
Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas akses informasi dan layanan pengaduan terkait penipuan keuangan, khususnya melalui penguatan fungsi Helpdesk IASC di tingkat kecamatan.
Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah, menyampaikan bahwa upaya pencegahan penipuan keuangan atau scam perlu dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, lembaga keuangan, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, penguatan pencegahan scam harus diiringi dengan perluasan akses masyarakat terhadap informasi mengenai berbagai modus penipuan serta kemudahan dalam memperoleh layanan pengaduan.
Pembentukan Helpdesk IASC di tingkat kecamatan diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, warga yang mengalami penipuan maupun masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai modus scam dapat memperoleh pendampingan dengan lebih mudah.
Dinansyah juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan agar segera menyiapkan petugas helpdesk di masing-masing kecamatan.
Ia menjelaskan, penguatan layanan tersebut tidak harus dilakukan dengan membentuk struktur organisasi baru. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan aparatur, fasilitas, serta pelayanan yang telah tersedia di kecamatan.
Melalui langkah tersebut, layanan informasi dan pengaduan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang lebih luas.
Penguatan upaya pencegahan dan penanganan scam menjadi semakin penting di tengah tingginya kasus penipuan keuangan yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data OJK Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 3.314 laporan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp111,17 miliar dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penipuan keuangan masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Berbagai modus penipuan yang memanfaatkan teknologi digital juga menuntut peningkatan kewaspadaan serta kemampuan masyarakat dalam mengenali komunikasi dan transaksi mencurigakan.
Karena itu, keberadaan Helpdesk IASC di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperkuat perlindungan masyarakat, terutama dalam memberikan informasi dan pendampingan ketika menghadapi dugaan penipuan keuangan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menekankan pentingnya kecepatan masyarakat dalam mengambil tindakan ketika mengalami penipuan keuangan.
Menurutnya, korban perlu segera melaporkan kejadian yang dialami agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Kecepatan pelaporan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penyelamatan dana korban.
Helpdesk IASC juga tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang telah menjadi korban penipuan. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berkonsultasi maupun memperoleh informasi mengenai berbagai modus scam.
Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami cara mengenali potensi penipuan, mengambil langkah pencegahan, serta mengetahui prosedur pelaporan apabila menghadapi dugaan kejahatan keuangan.
Program Banua Waspada Scam juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan OJK dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperluas jangkauan pelayanan pengaduan masyarakat.
Melalui program tersebut, masyarakat diimbau agar semakin berhati-hati terhadap berbagai penawaran, pesan, maupun komunikasi yang mencurigakan, terutama yang meminta data pribadi dan informasi perbankan.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, maupun informasi rahasia lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya terhadap tawaran hadiah, investasi, maupun layanan keuangan yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Setiap informasi yang diterima perlu diperiksa terlebih dahulu melalui kanal resmi lembaga terkait.
Apabila menjadi korban penipuan, masyarakat diimbau segera menghubungi pihak perbankan atau penyedia jasa keuangan terkait dan melaporkan kejadian melalui kanal resmi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Pelaporan yang dilakukan dengan cepat diharapkan dapat membantu proses penanganan dan meningkatkan peluang penyelamatan dana korban.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendukung penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dalam memperluas akses informasi serta pelayanan pengaduan penipuan keuangan.
Melalui Program Banua Waspada Scam dan penguatan Helpdesk IASC, diharapkan masyarakat semakin terlindungi dari risiko penipuan keuangan, sekaligus mampu membangun budaya kewaspadaan dalam melakukan transaksi digital.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (rel)
