.jpg)
BATULICIN, (08/06) – Mengatasi kesenjangan penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD) sebesar Rp 1 Miliar yang bersumber dari APBD, sesuai dengan porsi antara desa padat dan jarang penduduk, Pemerintah Daerah Tanah Bumbu (Pemda Tanbu) akan mengucurkan lagi program 1 Miliar plus pada tahun 2016 mendatang. Demikian disampaikan Wakil Bupati H. Difriadi Darjat, dihadapan jajarannya pada apel pagi tadi.“Pembagian secara merata program Rp. 1 miliar / desa yang berjalan saat ini, masih tidak adil sebab desa yang penduduknyabesar akan cemburu karena biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan desa berpenduduk kecil. Perlu proporsional dalam penyaluran anggaran 1 miliar, dengan adanya keadilan yang merata, tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial bagimasyarakat antar desa,” ungkapnya.
Wakil Bupati Tanbu ini menginginkan Program 1 miliar plus sudah berjalan tahun depan, mengingat masih banyaknya kelemahan yang harus diperbaiki lagi pada pengucuran DAD 1 miliar tahun ini. Dicontohkannya, desa yang memiliki luas wilayah dan penduduk yang besar, tentu biaya operasionalnya lebih besar juga.
Dipaparkannya lagi, bagi desa yang mencapai Rp 700 juta biaya operasionalnya, tentu akan ditambah lagi Rp. 500 juta, khusus untuk pekerjaan fisik infrastruktur. Jadi total keseluruhan pulus adalah Rp. 200 juta atau dibulatkan Rp 1,2 Miliar. Lain lagi untuk desa yang biaya operasionalnya hanya Rp 500 juta kebawah, tentu Anggaran 1 miliar sudah cukup.
“Kalau sudah mencapai Rp. 700 juta biaya operasional desa dari anggaran 1 miliar, maka hanya tersisa Rp. 300 juta saja untuk pekerjaan fisik. Jika dibiarkan selama satu tahun anggaran, pembangunan desa akan berjalan lambat. Melalui program 1miliar plus, anggaran infrastruktur setiap desa tidak bole kurang dari Rp. 500 juta,” tegas Difri.
Masih dikatakan Ketua DPC Gerindra Tanbu ini, dari hasil rekaman perjalanannya mengunjungi masyarakat desa, kebutuhan fasilitas infrastrukturmasih banyak kekurangan. Untuk itu, Porsi pembangunan desa kedepan harus ditingkatkan, khususnya infrastruktur jalan yang belum beraspal. Apalagi dari jalan desa menuju dusun-dusun dan pusat produksi pertanian masih susah dilewati.
Dengan mengharapkan Kinerja SKPD lanjut Difri, tidak bisa diandalkan dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur, karena anggarannya yang terbatas tidak dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Melalui program Rp. 1 miliar plus, desa bisa mandiri memanfaatkan anggarannya dengan memberdayakan masyarakatnya sendiri, demi kemajuan infrastruktur desa yang merupakan ujung tombak dari pemerintahan. (yan)
