.jpg)
BATULICIN, (15/06) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD 2014, dipertanyakan Anggota DPRD Tanah Bumbu (Tanbu). Ini terungkap dalam pemandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014, di Gedung DPRD siang tadi. Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Hasanudin, mendapat interupsi dari Fraksi Gerindra M. Aini, ditegaskannyapembahasan Raperda LKPJ APBD 2014 harus ditunda, sambilmenunggu LHP APBD dari BPK.Karena fraksi Gerindra belum mendapatkan LHP tersebut, sebagai acuan untuk perbaikan APBD kedepan.
“Harus menunggu LHP ABPD 2014 dulu dari BPK, kemudian kita lanjutkan pembahasan LKPJ bersama TIM dari Eksekutif. Sampai berlangsungnya sidang ini, Fraksi Gerindra belum memperoleh LHP dari pihak Eksekutif,” tegas Aini.
H Bahsanudin dari Fraksi PKS juga menyarankan agar LHP segera diserahkan ke masing-masing fraksi supaya bisa dibahas secepatnya. Selanjutnya Legislatif harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan LKPJ APBD 2014 bersama pihak Eksekutif. “Seharusnya paling lambat bulan keenam ini berlangsung, sudah selesai dibahas LKPJ ini” papar Bahsanuddin.
Interupsi yang lain juga dilontarkan Samsisar Fraksi PPP. Dia tidak menerima hasil keputusan LKPJ karena fraksi Golkar dan Fraksi Amanat Demokrattidak menyampaikan pemandangannya. “Forum ini tidak bisa memutuskan kesepakatan karena dua fraksi tidak menyampaikan hasil pemandangannya terhadap LKPJ secara tertulis,” tegasnya.
Menanggapi interupsi tersebut, pimpinan sidang H Hasanudin mengakui pihak Fraksi Amanat Demokrat sudah menitipkan konsep pemandangan umumnya, tapi belum bisa menyampaikan langsung dalam forum resmi, karena alasan tidak menerima LHP.
“Untuk amanat demokrat, di meja saya ada menyampaikan pemandangan umum, tapi belum bisa menyampaikan dalam forum sidang karena LHP belum diterima fraksinya.Jadi tidak mau melaporkan pemandangannya,” ungkap Hasanuddin.
Kemudian untuk Fraksi Golkar lanjutnya, sekarang ini masih dalam suasana berduka atas meninggalnya Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, H Sulaiman HB minggu kemarin. “Anggota Fraksi Golkar sudah minta izin,” ujar Hasanuddin.
Sekda Tanah Bumbu Drs. Said Akhmad, MM yang mewakili Bupati pada kesempatan tersebut menjelaskan, berkaitan dengan LHP sudah diserahkan sebelumnya pada unsur pimpinan DPRD bersama Bupati Tanah Bumbu di Kantor Bapeda Provinsi. Jadi pada forum ini tidak harus menyampaikan lagi semua isi LHP, cukupmembahasnyasaja. “Bila kurang jelas, silahkan berkoordinasi dengan unsur pimpinan ketua DPRD,” pungkas Sekda. (yan)
