.jpg)
BATULICIN, (1/8/2015)- Dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H Maming selama 2010-2015, DPRD Tanbu menyampaikan 20 item rekomendasi yang harus diperbaiki lagi untuk periode mendatang. Hal ini terungkap dalam Paripurna Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanbu 2010-2015 yang akan berakhir pada tanggal 20 September 2015 mendatang, di gedung DPRD Tanbu (31/7) kemarin.Isi dari rekomendasi yang disampaikan tersebut diantaranya pada poin pertama menyebutkan, tidak tercantumnya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 dan data jumlah penduduk Miskin tahun 2014 dalam dokumen LKPJ AMJ. DPRD Tanbu menyarankan agar data tersebut segera disajikan demi kepentingan rakyat.
Poin dua, Pertumbuhan ekonomi kalsel semester 1 tahun 2015 hanya mencapai 1%, hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tanbu. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71%, namun masih dianggap lambat berbanding dengan SDA yang dimiliki.
Poin tiga,realisasi PAD dari tahun ketahun mengalami peningkatan, mengingat kebutuhan daerah dari tahun ketahun terus meningkat, diharapkan kepada SKPD penghasil agar dapat optimal menangani pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan yang terus meningkat.
Poin empat, mengingatPerda 17 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah, maka dalam visi dan misi pemerintah beberapa capaian masih dibawa target yakni perdagangan dan pariwisata, akibat ivent wisata masih temporer.
Poin lima, sektor pendidikan dalam peningkatan SDM berkualitas masih krusial, walau ada program gratis, Rasio jumlah tenaga pengejar berkompeten masih rendah, sarana dan prasarana masih minim dan jumlah Sekolah tidak sebanding dengan calon siswa Sekolah, serta perlunya sistem informasi penididikan yang baik.
Poin enam, Program kesehatan melalui kartu sehat sudah bisa dibanggakan, namun belum ditingkatkan dan dievaluasi secara intensif dilapangan,sehingga bisa dimanfaatkan olehpetugas dalam hal pelayanan, karena ketidaktahuan masyarakat.
Poin tujuh, sektor Pekerjaan Umum (PU) masih banyak pembangunan jalan, jembatan dan drainase yang belum layak dinikmati masyarakat di pedesaan terpencilterutamannya desa yang terisolasi pada saat musim hujan. Masyarakat Tanbu belum sepenuhnya terlayani listrik dan PDAM khususnya di perdesaan, kualitas air bersih, juga masih sering dikeluhkan warga.
Poin delapan, sektor pemanfaatan ruang belum berjalan maksimal, penggunaan ruang masih belum jelas peruntukannya dan masih tumpang tindih penggunaan, misalnya antara lahan perkebunan, pertambangan, pelabuhan dan pemukiman. Pembangunan sarana publik seperti pasar, pelabuhan dan perumahan masih mengikuti selera pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah kehilangan kendali untuk menentukan arah pembangunan.
Poin sembilan,Program urusan Lingkungan Hidup masih kurang seperti ruang terbuka hijau (RTH) perlunya pembangunan RTH yang lebih banyak dan refresentatif sehingga bisa dinikmati masyarakat. Namun jangan sampai RTH mengorbankan fasilitas lainnya seperti mengganggu pengguna jalan.
Terkait program penelitian daerah aliran sungai (DAS) yang menyangkut tingkat pencemaran air, hasil kinerjanya harus dipublikasikan kepada masyarakat apakah air tersebut layak atau tidak layak dikonsumsi masyarakat.
Poin sepuluh,Sektor perencanaan dalam mengakomodir harus terkawal dengan benar dari kecamatan hingga Musrembang Kabupaten. Sehingga tercipta sinergisitas, dan harus berbasis data.
Poin sebelas, penggunaan anggaran pada sektor sosial harus Adil dan merata, terarah jangan sampai terfokus pada satu lembaga saja.
Poin dua belas, sektor ketenagakerjaan di Tanbu masih rendah, apalagi anjloknya produksi pertambangan membuat pengangguran meningkat. Pemerintah perlu memperhatikan dan menciptakan adanya sektor industri kreatif.
Poin tiga belas, Kebudayaan harus berjalan dengan baik danmemfasilitas kelompok yang melestarikan budaya dan pengembangannya.
Poin empat belas, Perlu adanya upaya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang masih sangat minim saat ini.
Poin lima belas, sector Pertanian dalam pengembangan produksi pertanian dan perkebunan perlu diapresiasi dengan meningkatnya swasembada beras.
Poin enam belas, sektor kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan lagi, karena masyarakat masih banyak bergantung pada sektor ini. Pemerintah harus memberikan bantuan khususnya kepada masyarakat nelayan yang handal.
Pin tujuh belas, belum maksimalnya lokasi tambang yang tidak direklamasi, masyarakat sekitar tambang sangat dirugikan. Pemerintah harus bisa memanfaatkan lahan tersebut menjadi lahan produktif
Poin delapan belas, Program pengelolaan pasar harus sesuai dengan keinginan para pedagang, jangan sampai ada kecemburuan sosial diantara para pedagang karena adanya pembagian tempat yang tidak merata. Diutamakan diberikan pada pedagang yang tidak memiliki tempat.
Poin Sembilan belas, Program pembinaan petani ternak diharapkan lebih di tingkatkan karena Peternakan masih tergantung dengan daerah lain. Pemerintah harus berperan agar swasembada daging dan telur bisa dicapai dan tidak lagi adanya ketergantungan dengan daerah lain.
Poin dua puluh, Program pemeliharaan Aset Daerah agar menjadi perhatian pemerintah dan Program pemberdayaan pengusaha Lokal, diharapkan pemerintah lebih engutamakan pengusaha lokal yang berkualitas dalam menangani kegiatan pembangunan di Tanbu serta Program Pemanfaatan Dana CSR dari pihak ketiga, diharapkan harus sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat terutama masyarakat sekitar perusahaan.
Editor: Ryan Mokodompit
