.jpg)
Penandatangan kesepakatan batas wilayah yang terangkai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 12 Kepala Daerah Kabuapten/Kota yang dipimpin Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Syafrizal ZA itu, mengemuka beberapa isu penting tentang pembangunan di seluruh daerah Kalsel, diantaranya tentang penanganan penyebaran Covid-19, vaksinasi, penanganan pasca banjir, indek pembangunan manusia (IPM) dan kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
Syafrizal dalam kesempatan itu berharap, berkaitan dengan isu di wilayah perbatasan, para bupati dan walikota hendaknya tidak mengeluarkan izin apa pun di kawasan perbatasan, jika dalam kawasan itu masalah tapal batasnya masih bersengketa. “Berdasarkan Undang-Undang Ciptakerja kita tidak bisa mengeluarkan izin apa-apa kalau batasnya nggak beres. Jadi kalau batasnya masih indikatif, kita nggak bisa mengajukan,” ucapnya.
Namun, lanjutnya, ia sebagai ASN Kemendagri yang menangani masalah batas wilayah, bersedia membantu semua kepala daerah di Kalsel, untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah.“Jadi mumpung saya Pj di sini, kalau batas daerah yang ada di Kalimantan Selatan diselesaikan mumpung ada saya, sehingga bisa memfasilitasi,” katanya.
Dalam rakor itu, Wabup M Rusli mengatakan, pemkab bertekad memperjuangkan ketersediaan gas elpiji, khususnya ukuran 3 Kg bagi warga Bumi Bersujud. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, mengatasi kelangkaan gas elpiji agar ketersediaan stok tetap aman. Selain itu tetap mengawasi distribusi supaya tepat sasaran,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, M Rusli mewakili Pemkab Tanah Bumbu, juga menerima penghargaan terbaik I, sebagai daerah Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan KP2S Provinsi Kalsel Tahun 2020 untuk Locus Nasional. (*red)
