.jpg)
POSKOnews.id, Tanbu- Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) RI Airlangga Hartarto melakukan Rapat Koordinasi penanganan Covid 19 secara virtual.
Dihadiri Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan, kemudian dipandu Pj. Gubernur Safrizal ZA, dari Gedung Ideham Khalid Banjarbaru, terhubung langsung ke ruang DLR perkantoran Bupati Tanbu, Jumat (20/08/2021).
Dihadapan Menko, Bupati Tanah Bumbu dr. H. Zairullah Azhar melaporkan persoalan penanganan Covid di Tanah Bumbu, mulai dari pendirian Posko di setiap desa, sosialisasi, hingga menyiapkan rumah sakit darurat.
Namun saat ini, persoalan yang maha penting disampaikan Bupati Tanbu kepada Menko Perekonomian maupun pada pihak pemerintah pusat yakni berkaitan dengan vaksinasi.
Meski itu, Bupati melaporkan pula pelaksanaan vaksinasi di Tanah Bumbu pada dosis pertama sekitar 11,7 %, sedangkan dosis kedua 7,2% dan dosis ketiga baru 0,01 %.
Sehingga menurutnya , sebagaimana yang pernah diusulkan pada Pj. Gubernur agar adanya penambahan vaksin untuk Kabupaten Tanah Bumbu.
Mengingat antusiasnya warga ketempat dilaksanakannya vaksinasi. Bahkan kesana kemari untuk diminta segera di vaksin.
Namun kenyataan saat ini, Pemerintah Daerah mengalami persoalan keterbatasan yang harus dicarikan jalan keluarnya.
"Sebagaimana kita dengar bahwa bakal ada tambahan Vaksin sebanyak 70 juta dan semoga ini bisa terbagi, kerena harapan kami supaya ada keseimbangan, bukan hanya di pulau Jawa, tapi di luar pulau Jawa khususnya seperti Kalsel," pintanya.
Terangnya Bupati lagi, vaksinasi ini sejatinya harus dilakukan maksimal, sehingga seimbang dengan kegiatan yang telah di lakukan yang sifatnya dari hulu dan berkaitan dengan P3M maupun 5 M.
Oleh sebab itu tambah Bupati, Tanbu mengusul kepada pihak pusat semoga pembagian vaksin ini bisa secepatnya, sehingga langkah strategis yang dilakukan selama ini bisa seimbang dan lebih sinergis.
"Bahkan jadi catatan khusus, kalau misalnya pemerintah pusat secara nasional memang belum bisa melakukan penganggaran maksimal, kita usul agar daerah daerah diberikan kelonggaran untuk pembelian vaksin, tapi tentu mendapatkan payung hukum agar pelaksanaan itu bisa mendapatkan legalitas," jelasnya
"Selaku dokter saya merasa miris rasanya, segala yang kita lakukan gerakan pencegahan seperti 5 M penyuluhan masker dan cuci tangan tapi vaksin tidak ada," tutupnya.
Sebagaimana respon Menko Perekonomian terkait fakta di lapangan prihal animo warga minta divaksin itu sudah dilaporkan kepada Presiden.
"Saya melaporkan kepada presiden masyarakat begitu antusias bahkan ada yang pulang karena vaksinnya sudah habis . Presiden pun menjawab bahwa semua punya persoalan yang sama di tiap daerah," imbuhnya.
Saat ini pemerintah sudah membeli vaksin sampai akhir tahun dengan jumlah 428 juta. Namun, dari jumlah itu baru 90 juta yang bisa divaksinasi pada semester satu dan semester dua ini.
"semoga ini tetap sesuai schedule dan pembagian vaksin di Kalsel bisa sesuai harapan masyarakat dan Kepala Daerah nya," pungkasnya. (red)
