KOTABARU, POSKOnews.id- Pemerintah Daerah Kotabaru, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di ruang operation room Setda Kotabaru, kamis (15/09/22).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, SH, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs.Murdianto,M.Si, bertujuan untuk membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektoral di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan, serta merumuskan strategi, langkah dan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan tahun 2022 hingga 2024.
Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber yang berasal dari unsur TPPS Kabupaten Kotabaru diantaranya TP PKK, Bappeda, Dinas Kesehatan dan DPPPAPPKB. Dan turut dihadiri Perwakilan BKKBN Provinsi KalSel, TPPS Kecamatan,Tim Pakar Audit Kasus Stunting Kabupaten Kotabaru, Perwakilan TPPS Desa dan TPK bersama penyuluh KB.
Dalam sambutan Wakil Bupati Kotabaru yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs.Murdianto, mengatakan angka stunting di tingkat nasional masih tergolong cukup tinggi dimana presiden RI mencanangkan bagaimana pencegahan penanggulangan stunting ini menjadi program nasional.
Secara nasional angka stunting kita 14%,untuk angka stunting di Kalimantan Selatan juga diharapkan ada penurunan sampai 17%, termasuk Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi beberapa langkah langkah sudah dilakukan supaya penurunan angka stunting di kotabaru bisa menurun.
Dengan harapan lanjut Murdianto, melalui kinerja tim TPPS yang sudah dibentuk, penanganan stunting bisa dipercepat dan efektif dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kotabaru.
Dikesempatan itu, perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Dr. Mahendra Prakasa mengatakan, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai prioritas nasional. Permasalahan ini terwujudnya stunting dalam masuknya jangka nasional di tahun 2020 hingga 2024 dan target penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2019, 27,6% diharapkan menjadi 14% per tahun 2024.
"Persoalan stunting ini sangat berkaitan dengan generasi penerus kita di masa yang akan datang. Stunting menjadi permasalahan yang baru yang harus diselesaikan untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis dan terampil serta menguasai bimtek dalam ilmu pengetahuan," ujarnya.
Disebutkan Mahendra, saat ini di Kabupaten/ Kota telah terbentuk tim pendamping keluarga se Kalimantan Selatan, ada 3000 tim pendamping keluarga terdiri dari Bidan serta Kader PKK.
"Harapannya di Kabupaten Kotabaru ini untuk berkolaborasi dalam tim pendamping keluarga, dapat membantu capaian penurunan angka stunting," tutupnya. (rel*)
Editor: Ryan M