.jpg)
KOTABARU, POSKOnews.id- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan dipimpin Sekda Provinsi, Roy Rizali Anwar, gelar Rapat Koordinasi (Rakor) meredam tingkat inflasi di Kabupaten Kotabaru yang masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Selatan.
Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, SH bersama Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, langsung membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tersebut di Operation Room Setda Kotabaru, Selasa (24/01/23) malam.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, SH menekankan pentingnya extra efford Pemerintah Daerah menekan inflasi Kotabaru yang masih di angka 8,65% pada tahun 2022, melalui kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan anggaran terukur.
"Selain bentuk evaluasi kinerja TPID, Rakor ini akan menyusun rencana aksi yang terukur supaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan maksimal," ucap Bang Arul sapaan akrab Wabup Kotabaru.
"Dengan adanya wacana maupun rencana kedepannya dalam pengendalian inflasi di daerah, harus dilaksanakan dengan serius. Saya harapkan kepada rekan-rekan agar betul-betul serius, bersama bekerja keras dalam hal pengendalian inflasi yang masih terjadi di daerah kita khususnya Kabupaten Kotabaru," sambungnya.
Berdasarkan pemaparan Sekretaris Daerah Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM, mengenai perkembangan inflasi di Kabupaten Kotabaru, akibat didorong kenaikan harga BBM dan gejolak harga bahan pangan, terutama dipicu masalah distribusi barang yang hampir semua dipasok dari luar daerah.
"Adapun pemicu inflasi di Kotabaru berkaitan dengan kenaikan harga BMM, kenaikan harga tiket pesawat, penyeberangan fery, dan transportasi darat serta faktor cuaca juga penyebab berkurangnya pasukan komoditas dipasaran, dan terdapatnya praktek monopoli dalam perdagangan telur, daging sapi dan daging ayam serta gagal panen, sehingga sayuran dan beras didatangkan dari luar daerah khususnya dari pulau Sulawesi dan Pulau Jawa," beber Sekda Kotabaru.
terkait itu, Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui berbagai upaya untuk ditempuh dalam merem lajunya inflasi di Kotabaru khususnya di sektor perdagangan, dengan menguatkan kerjasama antar daerah, gerakan menanam, pemantauan stok harga, dan menggelar pasar murah secara masif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Roy Rizali Anwar, ST, MT, menyampaikan bagaimana terobosan mengendalikan inflasi melalui kerjasama antar daerah dan lintas sektoral.
"Kita lihat dulu berapa kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya di Kotabaru, kemudian kita juga harus mengetahui pasokannya bagaimana kalau ternyata kurang, harus ada kerjasama antar daerah sehingga pasokan menjadi seimbang secara terus menerus, serta perlu diketahui tingkatkan produksi barang apa saja yang ikut andil dalam menaikan inflasi," urainya.
Di akhir 2022, Kotabaru menjadi daerah tertinggi nasional tingkat inflasi yaitu, sebesar 8, 65 persen, sedangkan Kota Banjarmasin menjadi Kota yang paling sering bertahan dalam 10 besar inflasi tertinggi selama tahun 2022, sebut Sekdaprov.
Rapat Koordinasi ini selain dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, Sekretaris Daerah Kotabaru, Forkopimda Kotabaru, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotabaru juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID) Kalimantan Selatan. (dam)
Editor: Indah Suardi
