.jpg)
Kegiatan di laksanakan yang di hadiri Forkofimda Tanbu, BPBD Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalsel yang terlibat.
Pemerintah Tanbu harus segera menetapkan status keperluan mendesak untuk cepatnya penanganan longsor yang ada di Kecamatan Mantewe.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanbu, H Sulhadi menegaskan, Balai Jalan Nasional sangat perlu dukungan dari Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Kalsel. Untuk menanggani dan melakukan pembangunan dengan waktu yang cepat guna kelancaran akses jalan buat masyarakat.
“Nanti tim monev akan konsultasi ke Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB). Untuk meminta saran dan rekomendasi penanganan status keperluan mendesak terkait penanganan bencana longsor di Mantewe,” ujarnya.
Kedepannya, tim monev Tanbu bersama-sama melakukan patroli dan sosialisasi bekerjasama dengan Polisi Kehutanan, Dinas Kehutanan Kalsel untuk pencegahan penebangan hutan liar di wilayah potensi rawan longsor.
Sementara itu, dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan menyediakan pemetaan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangannya.
“Akan dilakukan sosialisasi terkait keberadaan hutan lindung yang dijaga kelestariannya, dengan adanya penguatan peranan penegak hukum yang lebih optimal serta adanya dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri Tanah bumbu,” tambah Kalaksa.
Dalam kesempatan Rakor itu, Dinas Perhubungan Kalsel juga siap memasang rambu-rambu himbauan peringatan di titik-titik rawan longsor di jalan nasional trans Batulicin-Kandangan.
“Dengan diadakannya Rakor dan Monev ini, diharapkan baik Pemkab/Kota dan Pemerintah Pusat dapat bersinergi untuk segera memikirkan bersama-sama solusi alternatif jalan secara bertahap,” tandas Kalaksa. (rel)
Editor Ryan Mokodompit
