.jpg)
BANJARMASIN, POSKOBatulicin.id – Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, S.Sos secara resmi membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 di Banjarmasin, pada Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyusun langkah strategis mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) adalah instrumen vital dalam mempercepat pencapaian prioritas kerja Presiden serta pembangunan nasional. Ia menyoroti pentingnya pemerintahan yang responsif dan efisien di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lebih dari itu, birokrasi harus mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan berdampak nyata,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan arahan Presiden RI terkait fokus Reformasi Birokrasi pada tiga aspek utama, yakni:
1. Birokrasi yang mampu menghasilkan kinerja nyata,
2. Birokrasi yang menjamin kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat,
3. Birokrasi yang lincah dan responsif dalam menghadapi tantangan.
“RB bukan sekadar rutinitas administratif, tapi harus menjadi gerakan perubahan yang menyentuh akar persoalan dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai acuan, pemerintah pusat telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029, yang menitikberatkan pada lima isu strategis nasional:
- Penanggulangan kemiskinan,
- Peningkatan investasi,
- Pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi,
- Percepatan prioritas aktual Presiden,
- Transformasi digital pemerintahan.
Melalui workshop ini, Bupati berharap akan dihasilkan rencana aksi RB yang lebih spesifik, terukur, dan berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
“Untuk tahun mendatang, terutama di 2026, saya harap kolaborasi lintas sektor semakin ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya hasil workshop ini dalam mewujudkan rencana aksi yang konkret, relevan, dan berdampak positif demi mencapai visi Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab.
Acara ini turut dihadiri oleh:
Budi Prawira, S.E., M.M., Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Wilayah II KemenPAN-RB;
Pj. Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati;
Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra;
Para Asisten, Pimpinan SKPD Pemkab Tanah Bumbu;
Perwakilan instansi vertikal; serta
Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Seluruh peserta menyatakan komitmen mendukung percepatan reformasi birokrasi demi pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan daerah yang lebih merata. (Rel)
