.jpg)
BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosp) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat pengelolaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General 2025, di Aula Diskominfosp, pada Selasa (15/07/2025).
Agenda utama rapat ini adalah memperkuat sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan menyeluruh.
Kepala Diskominfosp Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, melalui Sekretaris Diskominfosp, Efrin, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif dari seluruh perangkat daerah.
“Reformasi birokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aktif dan terintegrasi dari seluruh SKPD,” tegas Efrin.
Fokus: Kolaborasi dan Transformasi Digital
Efrin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjamin keterpaduan kebijakan, efektivitas pelayanan publik, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi. Diskominfosp sendiri siap menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, melalui penguatan:
Pelayanan digital
Keterbukaan informasi publik
Integrasi data antarinstansi
“Kolaborasi bukan sekadar agenda formal, tetapi komitmen nyata membangun pemerintahan terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Langkah Strategis dan Komitmen Bersama
Rapat yang dihadiri pejabat struktural serta perwakilan dari berbagai bidang di lingkungan Diskominfosp menghasilkan sejumlah rumusan strategi bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Di antaranya:
Percepatan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap bidang sebagai dasar evaluasi program prioritas.
Monitoring dan pelaporan progres aksi reformasi secara berkala dan transparan kepada pimpinan daerah.
Pembukaan ruang konsultasi teknis dan pendampingan bagi SKPD lain guna mempercepat implementasi rencana aksi.
Diskominfosp juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik dan literasi digital sebagai instrumen utama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar teknis administratif, tapi perubahan paradigma pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif,” ujar Efrin.
Menuju Pemerintahan Digital yang Efisien dan Akuntabel
Efrin mengajak seluruh SKPD untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi, khususnya dalam penyediaan data, diseminasi informasi, dan pengembangan pelayanan digital. Sinergitas yang kuat dinilai akan mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini momentum penting, bukan hanya menyusun rencana, tapi juga mengawal pelaksanaannya dengan semangat bersama demi Tanah Bumbu yang lebih baik,” tutupnya. (Rel)
