.jpg)
BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) secara resmi menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, (15/07/2025).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menegaskan bahwa penyusunan KUA 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta bertujuan mengarahkan penyusunan APBD secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan program nasional maupun prioritas pembangunan daerah.
“Dokumen KUA ini memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi dasar ekonomi makro sebagai pedoman penyusunan APBD,” jelas Eryanto Rais.
Proyeksi Anggaran Tahun 2026
Dalam penyampaiannya, Eryanto menyampaikan rincian proyeksi anggaran untuk tahun 2026 sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah: Rp3.087.809.938.550,80
- Belanja Daerah: Rp3.506.609.369.063,00
- Penerimaan Pembiayaan Daerah (SiLPA): Rp418.799.430.512,20
Dengan adanya defisit antara pendapatan dan belanja, kebutuhan pembiayaan akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.
Arah Kebijakan dan Prioritas
Kebijakan pendapatan tahun 2026 diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya, disertai dengan langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, kebijakan belanja daerah difokuskan untuk:
- Meningkatkan kualitas layanan publik
- Mendukung program prioritas pembangunan daerah
- Memperkuat perekonomian masyarakat
“Kami berharap APBD 2026 dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRD, agar mampu menumbuhkan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat Tanah Bumbu,” ujar Eryanto.
Pembahasan KUA-PPAS dan Harapan Pemerintah Daerah
Selanjutnya, dokumen KUA-PPAS ini akan dibahas secara mendalam oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Tanah Bumbu, guna mencapai kesepakatan final dalam waktu dekat.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanbu, H. Hasanuddin, dan turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan SKPD, perwakilan Forkopimda, serta perwakilan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam memastikan penyusunan APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada hasil. (Rel)
