BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani melalui penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI). Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Tanah Bumbu.
Menurut Bupati, sejak tahun 2025 pembangunan Zona Integritas kembali dicanangkan sebagai salah satu prioritas daerah. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik untuk membangun Zona Integritas, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil).
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut saja. Memasuki tahun 2026, seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk berAksi,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan harus diwujudkan dalam perubahan nyata pada pola kerja, pola pikir, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas pendampingan dan penguatan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya pembangunan Zona Integritas.
Ia juga meminta seluruh kepala SKPD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini dengan sungguh-sungguh serta menjadikannya sebagai titik awal perubahan yang konkret.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” tutupnya.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, bersama Muhammad Hariz Ananto, S.Ak dan Alif Fajar Sidiq. Para narasumber memberikan penguatan, pendampingan, serta evaluasi terkait strategi dan langkah-langkah pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan pemerintah daerah. (Rel)
