BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Lotusa Batulicin, pada Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
FKP tersebut dihadiri oleh unsur legislatif, eksekutif, Forkopimda, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, terarah, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu.
Dalam sambutannya, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur merupakan kunci menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
“Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, serta masyarakat membuka ruang partisipasi di setiap tahapan perencanaan. Dengan begitu, perencanaan yang disusun akan lebih matang dan berkualitas,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus bersifat adaptif, integratif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara tepat dan strategis. Ia menekankan perubahan paradigma kerja birokrasi dari sekadar aktivitas menjadi berorientasi pada kinerja dan hasil nyata.
“Desain perencanaan tidak hanya ideal secara tekstual, tetapi harus dapat diimplementasikan secara kontekstual. Perencanaan harus berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel. Dunia usaha disebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan kontribusi Jhonlin Group dalam pembinaan ratusan UMKM serta fasilitasi perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Ini contoh sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya.
Selain itu, Bupati juga mengapresiasi dukungan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029 dan telah diselaraskan dengan RPJMN serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tema pembangunan yang diusung yaitu “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab.”
Bupati juga mengingatkan agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan strategis nasional. Ia merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan sampah terpadu, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, serta program makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, dan peningkatan akses pendidikan.
“Seluruh kepala perangkat daerah harus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Semua pegawai harus peka terhadap kondisi masyarakat dan mampu memberikan pelayanan terbaik,” pesannya.
Bupati berharap hasil FKP ini mampu melahirkan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, akuntabel, dan responsif terhadap isu-isu strategis daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati, unsur Forkopimda, serta para pemangku kepentingan daerah lainnya.
Sementara itu, narasumber Perencana Ahli Madya Bappeda Kalimantan Selatan Yudhi Mahendera memaparkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam visi “Kalsel Bekerja.”
Narasumber Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu M. Untung RLU menyampaikan pemaparan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan Tanah Bumbu Tahun 2027.
Selain itu, Praktisi Senior Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agustinus Sulistiyanto memaparkan materi bertajuk Transformasi Strategis Menuju Kemandirian Ekonomi dan Penyangga Utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menegaskan Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan mampu tampil sebagai “teras depan” yang mandiri dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara. (Rel)
