BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan arah pembangunan daerah Tahun 2027 akan difokuskan pada transformasi menyeluruh yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Banjarbaru, Selasa (21/4/2026).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan harus disusun secara matang, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. RKPD adalah pijakan utama kita dalam membangun daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengharuskan proses perencanaan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Sinkronisasi menjadi kunci agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
RKPD Tahun 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjalankan program pembangunan menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
Adapun tema pembangunan yang diusung adalah “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab.” Tema ini menuntut percepatan kinerja pemerintah daerah melalui pendekatan yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif.
Bupati juga memberikan arahan tegas kepada seluruh perangkat daerah agar setiap program yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diimplementasikan secara teknis dan tepat sasaran.
Selain itu, seluruh program diwajibkan mendukung prioritas pembangunan daerah, termasuk program unggulan dan inovasi kepala daerah. Dari sisi penganggaran, ketelitian dalam penyusunan belanja juga menjadi perhatian utama untuk menghindari kendala administratif di kemudian hari.
Setiap kegiatan, lanjutnya, harus dilengkapi dengan proposal atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang komprehensif, serta dipresentasikan sebagai bagian dari proses verifikasi sebelum dimasukkan ke dalam sistem penganggaran.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program memiliki daya ungkit yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Nita Yiswa, ST, M.Si dan Agustinus Sulistiyanto, yang memberikan penguatan terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat menghasilkan perencanaan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkualitas, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Rel)
