BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Komitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui partisipasinya dalam Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang digelar di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas.
“Melalui forum ini, kita memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas dengan berbagai pihak.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, mendorong seluruh daerah untuk aktif menerima masukan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
Sementara itu, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Fathan Subchi, menekankan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pemerintah.
Menurutnya, partisipasi aktif berbagai pihak akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, yang menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Ia menilai bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta meminimalisasi potensi penyimpangan.
Seminar Nasional ini tidak hanya menjadi ruang diskusi dan berbagi gagasan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah.(Rel)
