BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosp) terus memperkuat langkah percepatan transformasi digital dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi forum strategis dalam menyatukan persepsi, memperbarui data, serta merumuskan langkah konkret untuk mengatasi wilayah yang masih belum terjangkau layanan internet atau blankspot.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Diskominfosp, Al Husain Mardani, menyampaikan bahwa rakoor ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan sekaligus menyusun langkah yang lebih terukur dalam percepatan pemerataan akses digital.
“Rakoor ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, menyempurnakan data, serta merumuskan aksi nyata dalam penanganan blankspot. Harapannya, seluruh desa di Tanah Bumbu dapat segera menikmati akses internet yang merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerataan akses digital menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total 152 desa di Kabupaten Tanah Bumbu, sekitar 75 persen wilayah telah terbebas dari blankspot. Namun, masih terdapat sekitar 25 persen desa yang menghadapi keterbatasan akses internet dan menjadi fokus penanganan ke depan.
Selain di wilayah permukiman, persoalan blankspot juga masih ditemukan di sejumlah jalur strategis, salah satunya di ruas jalan bypass Tanah Bumbu–Banjarbaru, yang memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Sebagai upaya memperluas jangkauan layanan digital, saat ini telah tersedia sebanyak 221 titik Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Tanah Bumbu. Selain itu, terdapat pula 93 layanan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital yang mendukung konektivitas di daerah terpencil.
Melalui dukungan infrastruktur tersebut, pemerintah daerah optimistis percepatan transformasi digital dapat terus berjalan, sekaligus menjawab tantangan kesenjangan akses informasi di masyarakat.
Rakoor ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinansyah, serta narasumber dari kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, BAKTI, hingga asosiasi penyelenggara jasa internet.
Selain itu, hadir pula unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, kepala daerah se-Kalimantan Selatan atau perwakilannya, kepala dinas komunikasi dan informatika, serta perwakilan penyelenggara layanan telekomunikasi (provider).
Melalui forum ini, diharapkan tercipta langkah kolaboratif yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pihak swasta dalam mempercepat penghapusan blankspot di Kalimantan Selatan.
Dengan pemerataan akses internet, Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, membuka peluang ekonomi digital, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh di era transformasi digital.(Rel)
