BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penilaian Adipura Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan dalam menyatukan langkah serta menyusun strategi menghadapi penilaian Adipura Tahun 2026.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanah Bumbu, Muhammad Risdianadi, mengatakan keikutsertaan Kabupaten Tanah Bumbu dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola lingkungan hidup secara menyeluruh.
Menurutnya, penilaian Adipura bukan hanya sekadar penghargaan kebersihan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi bagian dari upaya Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperkuat komitmen pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi penilaian Adipura,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus memetakan titik pantau prioritas yang akan menjadi fokus peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus memetakan titik pantau prioritas yang akan menjadi fokus peningkatan kualitas lingkungan di daerah,” katanya.
Adapun Rakor Persiapan Penilaian Adipura Tahun 2026 mengusung tema “Sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kalimantan Selatan Bersih, Teduh, dan Berkelanjutan.”
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan mendapatkan panduan teknis terkait persiapan titik pantau penilaian Adipura, sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kebersihan pasar dan terminal, hingga penataan kawasan permukiman dan ruang publik.
Muhammad Risdianadi menilai, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan, sehingga tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang terarah dan terukur sesuai target Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA).
Menurutnya, pengelolaan sampah yang optimal menjadi salah satu indikator utama dalam menciptakan kualitas lingkungan yang baik sekaligus mendukung keberhasilan daerah dalam penilaian Adipura.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan inovasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar program pengelolaan lingkungan dapat berjalan maksimal.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap mampu meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi penilaian Adipura 2026 sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Tanah Bumbu dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, dan berkelanjutan demi mendukung kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.(Rel)
