BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui evaluasi program secara berkala. Salah satunya dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) konvergensi stunting Semester I Tahun 2026 di tingkat kecamatan.
Kegiatan yang dilaksanakan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) Kabupaten Tanah Bumbu tersebut berlangsung selama tiga hari, 18–20 Agustus 2026, dengan menyasar 12 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Monev melibatkan sejumlah unsur terkait, mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tenaga Ahli Pendamping Desa, Puskesmas, Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB), hingga pemerintah kecamatan.
Pelaksanaan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan secara terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan diawali di Aula Kecamatan Simpang Empat, Selasa (18/8/2026), dan dipimpin Kepala Bidang PPM Bappedalitbang Tanah Bumbu, Sri Rahayu, SE., MM.
Sri Rahayu menjelaskan, Monev tidak hanya bertujuan melihat capaian program selama Semester I, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan evaluasi terhadap pelaporan kinerja melalui Web Aksi Konvergensi Stunting Bina Bangda. Evaluasi ini penting untuk memastikan data dan laporan yang disampaikan dari tingkat kecamatan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan stunting selanjutnya.
Selain mengevaluasi capaian, pemerintah daerah juga mendorong penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk Semester II Tahun 2026. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak berhenti pada pencatatan capaian, tetapi ditindaklanjuti melalui program dan intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Monitoring dan evaluasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembinaan TPPS Kecamatan, evaluasi pelaporan kinerja melalui Web Aksi Konvergensi Stunting Bina Bangda, serta penyusunan rencana kerja OPD terkait untuk Semester II,” jelas Sri Rahayu.
Dalam Monev tersebut, pemerintah daerah mengevaluasi 14 indikator capaian intervensi spesifik stunting yang berkaitan dengan kelompok sasaran mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga balita.
Evaluasi terhadap indikator tersebut diperlukan untuk mengetahui bagian mana yang telah menunjukkan capaian positif dan bagian mana yang masih membutuhkan penguatan.
Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah wilayah kerja Puskesmas masih memerlukan intervensi tambahan. Di antaranya Puskesmas Pulau Tanjung, Karang Bintang, dan Batulicin 1.
Sebaliknya, Puskesmas Mantewe dan Simpang Empat menunjukkan capaian positif dalam upaya menekan prevalensi stunting.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar strategi intervensi di setiap wilayah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sejumlah Indikator Lampaui Target
Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, hasil evaluasi juga menunjukkan sejumlah capaian yang cukup menggembirakan.
Beberapa indikator bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Skrining anemia pada remaja putri tercatat mencapai 97,81 persen, jauh di atas target sebesar 19,91 persen.
Kemudian konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri mencapai 84,78 persen, melampaui target 77 persen. Untuk pemeriksaan kehamilan atau ANC 6 kali, capaian berada di angka 44,9 persen, lebih tinggi dibandingkan target 41 persen.
Sementara capaian pemberian ASI eksklusif mencapai 77,52 persen, sedikit melampaui target 76 persen.
Capaian tinggi juga terlihat pada pemberian MP-ASI bagi anak usia 6–23 bulan, yang mencapai 92,71 persen, jauh di atas target 79 persen.
Capaian tersebut menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan intervensi stunting di Tanah Bumbu. Namun, pemerintah daerah tetap mendorong penguatan pada indikator yang belum memenuhi target agar upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Di antaranya konsumsi tablet tambah darah atau MMS bagi ibu hamil serta pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK).
Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting karena kondisi kesehatan dan status gizi ibu selama kehamilan berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak.
Karena itu, intervensi tidak hanya diarahkan kepada balita, tetapi dimulai sejak remaja putri dan masa kehamilan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya masalah gizi sejak awal dan memutus mata rantai stunting secara lebih efektif.
Selain mengevaluasi 14 indikator intervensi spesifik, pemerintah kecamatan juga diwajibkan mengorkestrasi 31 indikator intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi faktor gizi, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, pola asuh, serta kondisi lingkungan.
Pemerintah kecamatan diharapkan mampu memastikan seluruh perangkat dan pemangku kepentingan menjalankan perannya secara terpadu sesuai tugas masing-masing.
Sinkronisasi siklus aksi konvergensi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Hal ini dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut program dapat berjalan dalam satu alur yang saling terhubung.
Selain itu, tata kelola input data pada Platform Web Aksi Bina Bangda juga menjadi perhatian. Data yang akurat, lengkap, dan diperbarui secara tepat waktu diperlukan untuk menghasilkan gambaran capaian program yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil Monev Semester I Tahun 2026 selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program pada Semester II.
Wilayah yang masih membutuhkan intervensi tambahan akan menjadi perhatian agar program dapat diarahkan lebih tepat sasaran. Sementara capaian yang telah melampaui target diharapkan dapat dipertahankan dan menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lainnya.
Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemkab Tanah Bumbu berupaya memastikan penanganan stunting tidak dilakukan secara parsial, tetapi melalui kerja bersama yang melibatkan berbagai sektor hingga tingkat kecamatan dan desa.
Komitmen tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan penguatan koordinasi, ketepatan data, intervensi yang terarah, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, upaya pencegahan dan penurunan stunting di Tanah Bumbu diharapkan semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang. (rel)
