BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mendorong penguatan kapasitas aparatur sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V Tahun 2026 yang diikuti 38 Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dan dibuka pada Rabu (19/8/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Bumbu Rusdiansyah, menekankan agar pelaksanaan PKA tidak berhenti pada proses pembelajaran dan pemenuhan kompetensi semata.
Lebih dari itu, pelatihan diharapkan mampu melahirkan aksi perubahan yang nyata, yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Bupati, PKA memiliki arti strategis dalam pengembangan kualitas aparatur. Sebab, Pejabat Administrator memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan pimpinan dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang efektif, terarah, terukur, serta memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pejabat Administrator bukan hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan kerja,” demikian pesan Bupati.
Karena itu, peserta PKA diharapkan tidak hanya menguasai kompetensi manajerial, tetapi juga memiliki integritas, komunikasi yang baik, kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi, serta kecakapan dalam mengambil keputusan.
Kemampuan tersebut dinilai semakin penting di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah dituntut mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan berkualitas.
Dalam konteks tersebut, Bupati mengingatkan seluruh peserta bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Setiap pejabat administrator diharapkan mampu menjadi pemimpin yang tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi juga peka terhadap persoalan, mampu mencari solusi, dan berani menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati pun meminta seluruh peserta mengikuti rangkaian pelatihan dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Setiap materi dan proses pembelajaran diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di unit kerja masing-masing, kemudian merumuskannya menjadi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan.
Dengan demikian, hasil dari PKA tidak hanya berupa peningkatan kompetensi individu, tetapi juga menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan atas fasilitasi dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur daerah.
Selain mendapatkan pembekalan kepemimpinan dan manajerial, para peserta PKA juga memperoleh materi mengenai arah pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketua Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah (TAP2D) Kabupaten Tanah Bumbu, Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si., turut memberikan materi kepada peserta.
Pemaparan mengangkat tema “BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.”
Dalam pemaparannya, Murtir Jeddawi menjelaskan visi pembangunan Tanah Bumbu 2025–2029, yaitu “BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur dan Beradab melalui Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.”
Visi tersebut menjadi arah pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan melalui berbagai misi strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penguatan pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan UMKM dan industri unggulan, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan desa berkelanjutan.
Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada pelestarian budaya serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Menurut Murtir Jeddawi, pencapaian berbagai agenda pembangunan tersebut membutuhkan dukungan aparatur yang memiliki kompetensi dan karakter yang kuat.
ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan profesionalisme, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas serta mampu menjalankan perannya sebagai bagian penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel juga menjadi perhatian. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan secara efektif.
Dalam materi tersebut juga ditekankan pentingnya paradigma governance dalam pembangunan daerah.
Paradigma tersebut menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor pembangunan, melainkan bagian dari ekosistem yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
Kolaborasi antara ketiga unsur tersebut perlu dibangun melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai potensi dan sumber daya daerah dapat dikelola secara lebih optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembangunan Tanah Bumbu, sejumlah faktor dinilai perlu terus diperkuat, antara lain koordinasi antarpemangku kepentingan, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Arah pembangunan tersebut juga selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029, yang antara lain mencakup penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan kemandirian desa.
Di samping itu, pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim serta memperkuat perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui PKA Angkatan V Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap lahir pejabat administrator yang tidak hanya kompeten dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing.
Sebanyak 38 Pejabat Administrator yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu menerjemahkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama PKA menjadi aksi konkret, inovasi pelayanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, pengembangan kompetensi aparatur tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.(rel)
