BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menandatangani Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri. Penandatanganan berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan dan institusi untuk mempercepat penanganan infrastruktur jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan, kesepakatan bersama tersebut memiliki arti penting bagi Tanah Bumbu, khususnya dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Bupati yang akrab disapa Bang Arul, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur penghubung antarkawasan.
Infrastruktur jembatan memiliki fungsi vital dalam mendukung mobilitas masyarakat. Keberadaannya tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, distribusi barang hingga pelayanan publik.
Karena itu, penanganan jembatan non-nasional membutuhkan sinergi berbagai pihak agar pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Pilot project kolaborasi tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan infrastruktur jembatan.
Program tersebut turut menyasar jembatan yang memiliki fungsi penting dalam menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan maupun fasilitas pelayanan publik.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penanganan jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya pada wilayah yang membutuhkan akses penghubung untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota atas dukungan dalam menyukseskan program kolaborasi pembangunan infrastruktur tersebut.
Menurut Muhidin, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting karena percepatan pembangunan jembatan membutuhkan sinergi, termasuk dalam aspek pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten dan kota, lanjutnya, berkomitmen mendukung penanganan jembatan melalui pengalokasian anggaran, baik melalui perubahan anggaran tahun 2026 maupun anggaran murni tahun 2027.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan, proyek percontohan di Kalimantan Selatan merupakan bentuk konkret kolaborasi dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Program tersebut turut diarahkan untuk mendukung target pembangunan 300 ribu jembatan.
Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Khusus di Kalimantan Selatan, terdapat 131 jembatan desa yang disinergikan melalui program Judesa.
Roy berharap pelaksanaan pilot project di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik dan menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Selain membahas penanganan jembatan non-nasional, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sejumlah infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan.
Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut yang diharapkan semakin memperkuat konektivitas antarwilayah.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Infrastruktur penghubung juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang serta pergerakan masyarakat.
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, penguatan konektivitas tersebut memiliki arti strategis karena wilayah ini berada pada jalur pergerakan orang dan barang di Kalimantan Selatan.
Kolaborasi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri diharapkan mampu mempercepat terwujudnya akses penghubung yang lebih baik.
Dengan infrastruktur yang semakin kuat, mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi diharapkan dapat berjalan semakin lancar dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.(rel)
