BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat pembinaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi guna memastikan pembangunan infrastruktur di daerah berjalan tertib, profesional, berkualitas, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kegiatan berlangsung di Batulicin, Selasa (1/9/2026).
Sosialisasi ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman para pelaku jasa konstruksi terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi agar seluruh proses pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib, profesional, akuntabel, serta memperhatikan aspek kualitas dan keselamatan.
Sebanyak 99 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Peserta terdiri dari tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 92 badan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Nyomana Prayoga Widyadhana Hariarsa, ST dan Herlita Ayu Pratiwi.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tanah Bumbu, Ansyari Firdaus, menegaskan bahwa jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai infrastruktur yang dibangun pemerintah, mulai dari jalan, jembatan, gedung pelayanan publik hingga jaringan irigasi, tidak hanya merupakan bangunan fisik. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penyelenggaraan jasa konstruksi harus dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam sosialisasi tersebut turut dijelaskan tiga pilar utama dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
Pertama, tertib usaha jasa konstruksi, yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai ketentuan. Kedua, tertib penyelenggaraan konstruksi, yang menekankan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Ketiga, tertib pemanfaatan produk konstruksi, yang memastikan hasil pekerjaan konstruksi dapat dimanfaatkan secara aman, berkualitas, dan sesuai dengan peruntukannya.
Pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut dinilai penting, baik bagi pemerintah daerah maupun badan usaha jasa konstruksi. Kolaborasi dan kepatuhan seluruh pihak menjadi salah satu kunci agar proses pembangunan dapat berjalan efektif serta menghasilkan infrastruktur yang memiliki kualitas dan manfaat jangka panjang.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap kapasitas dan pemahaman para pelaku jasa konstruksi semakin meningkat. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat dan penyelenggaraan pembangunan yang semakin tertib.
Ke depan, penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan semakin mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, kualitas, dan keselamatan. Dengan demikian, sektor konstruksi dapat terus berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bumi Bersujud.Kalau ingin dibuat lebih singkat dan lebih “nendang” untuk gaya Portal Berita Tanah Bumbu berAKSI, saya juga bisa padatkan menjadi sekitar 7–8 paragraf tanpa menghilangkan poin penting.(rel)
