Ekonomi Tanbu “Terpuruk” Karena Pemimpin Mendominasi Usaha

POSKOBatulicin Oktober 23, 2015 0

POSKObatulicin.com- Terpuruknya perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Karena ketika menjabat, penguasa tidak menjalankan amanah rakyat namun lebih mendominasi dunia usaha dan kelompoknya. “Pemimpin seperti ini bukan tipe penguasa tapi pengusaha. Kalau ini dipilih, kami sebagai putra daerah yang lahir dan dibesarkan di Tanah Bumbu tidak menghendaki orang begini ingin memimpin daerah kami untuk keduakalinya,” demikian ditegaskan H. Rakhdiansyah, tokoh masyarakat Bumi Bersujud.

Diungkapkannya, saat ini masyarakat Tanbu kian menjerit, menangis tanpa air mata lagi, disebabkan sumber ekonomi lumpuh karena hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja yang beraliansi dengan pemimpin. Diantaranya sektor pertambangan, mensubkon angkutan batubara dengan pemilik ijin PKP2B, pembangunan pelabuhan Khusus dengan merusak biota laut, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, penyerobotan lahan milik masyarakat untuk usaha tambang, serta penjarahan uang APBD secara masif.

Dibeberkan Rakhdiansyah, sejak dari tahun 2013, APBD Tanbu mengalami Silpa (Selisih Lebih Perhitungan Anggaran) hampir mencapai 20%, oleh Kepala Daerah mengajukan rancangan proyek multiyears selama tiga tahun anggaran yang bersumber dari APBD murni, dengan pola kontraktor menguhutangi kabupaten dengan nilai ratusan miliar. Ketika berakhir masa jabatan Kepala Daerah di tahun 2015, malah terjadi prediksi devisit anggaran.

“Ada apa ini ? apakah daerah mau bangkrut, setelah membayar proyek multiyears, ditambah anggaran Rp. 1 miliar/desa sebanyak 148 desa ? kemana perencanaannya ? jangan-jangan ini hanya proyek pencitraan semata, karena dugaan politik anggaran sangat kuat, demi mengamankan kebijakan untuk periode kedua. Saya hanya mengingatkan, kalau ingin jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur, kalau ingin jadi Bupati, jadilah pemimpin yang bukan mendzholimi rakyatnya sendiri” tandasnya.

Masih dikatakan Rakhdiansyah, APBD Tanbu dipaksakan untuk program politis seperti program multiyears dan program Rp. 1 miliar/desa, yang lebih hebat dari program Presiden. Sebab, melalu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggan (PDT), baru mengalokasikan anggaran Rp. 1 M/desa melalui anggaran APBN pada tahun 2015. Ironisnya, Tanbu malah mendahului program Pemerintah Pusat tersebut pada tahun 2014 lalu hanya untuk pencitraan, namun kualitas tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.

“Ketimpangan pembangunan antara kecamatan dengan kecamatan lainnya masih terjadi karena anggaran tidak merata, kemudian membuat resah PNS dan PTT karena terjadinya pemangkasan anggaran untuk tunjangan dan honor. Serta penempatan pejabat dipaksakan walaupun pangkat dan eselon tidak cukup, tapi ditempatkan selama bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh penguasa. Mau dibawah kemana Tanah Bumbu ? tunggu kehancurannya kalau penguasa sekarang diberi kesempatan untuk keduakalinya lagi,” pungkas Rakhdiansyah.

Editor: Ryan Mokodompit