.jpg)
BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Internal bagi para pengawas koperasi. Kegiatan ini berlangsung di Café Green Orange Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, pada Rabu (25/06/2025).
Bimtek ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat peran dan fungsi pengawas koperasi agar mampu menciptakan tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskumdagri Tanbu, Rhani Patih, mengatakan kegiatan ini sejalan dengan arahan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan koperasi.
“Harapannya setelah mengikuti Bimtek ini, para pengawas koperasi mampu memahami kondisi internal koperasi, termasuk aspek keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, dan transparansi dalam pengelolaan,” ujar Rhani.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (LP2UKM) Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan materi seputar prinsip dasar pengawasan, penyusunan laporan audit internal, hingga penanganan temuan dan pencegahan penyimpangan.
Menurut Rhani, peran pengawas koperasi sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh kebijakan dan pengelolaan koperasi berjalan sesuai aturan. Dengan pengawasan internal yang kuat, maka potensi penyimpangan bisa diminimalisasi, serta efisiensi dan efektivitas kegiatan koperasi dapat ditingkatkan.
“Pengawas koperasi diharapkan bisa lebih aktif dan berani dalam mengawasi setiap proses yang berlangsung di koperasi. Ini penting agar koperasi kita tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pemkab Tanbu terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku koperasi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Rel)
