BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Hotel Lotusa Batulicin, pada Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat. Hadir pula narasumber dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menyampaikan bahwa pelaksanaan FKP merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, FKP ini menjadi bagian dari implementasi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, sekaligus langkah strategis menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Langkah ini merupakan upaya kolektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, bersih, cepat, serta bebas dari praktik korupsi. Melalui forum ini, kita membangun ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat,” ungkap Yamani.
Ia menambahkan, FKP memegang peranan penting sebagai wadah komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat dan para pelaku usaha menyampaikan saran, kritik konstruktif, serta masukan terkait layanan perizinan dan penanaman modal.
“Kita berharap melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan dapat bersama-sama menyusun langkah strategis guna memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan publik di Tanah Bumbu,” ujarnya.
Sementara itu, DPMPTSP Tanah Bumbu sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Pemerintah menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui inovasi layanan berbasis digital yang ramah pengguna.
Selain peningkatan sistem, integritas serta profesionalitas aparatur juga menjadi fokus utama untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan pelayanan terbaik tanpa hambatan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak dapat dicapai tanpa dukungan aktif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, FKP menjadi sarana partisipasi publik yang strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Rel)
