BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta bencana hidrometeorologi yang dapat meningkat selama musim kemarau. Upaya tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi dan Aktivasi Pos Komando serta Pos Lapangan yang digelar di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla serta Kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Yulian Herawati membuka langsung rapat koordinasi tersebut. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi potensi bencana yang dapat meningkat seiring kondisi musim kemarau.
Menurut Bupati, penanganan bencana tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah kejadian terjadi. Upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor harus diperkuat sejak dini agar potensi risiko dapat ditekan.
“Bapak Bupati Andi Rudi Latif menginstruksikan agar seluruh instansi, TNI-Polri, Forkopimda, serta perusahaan swasta memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pencegahan harus menjadi prioritas agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” ujar Yulian Herawati.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari strategi kolaboratif Pemkab Tanbu dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu. Masing-masing pihak diharapkan memiliki peran yang jelas sehingga penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi ketika terjadi keadaan darurat.
Selain membahas kesiapan personel dan sumber daya, rapat juga membahas mekanisme aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan. Kedua pos tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi operasional, pemantauan kondisi wilayah, penyampaian informasi, serta percepatan respons terhadap potensi maupun kejadian bencana.
Pembagian tugas antarinstansi turut menjadi perhatian dalam rapat. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penanganan, sekaligus memastikan setiap unsur dapat bergerak sesuai tugas dan kewenangannya.
Sistem pelaporan dan komunikasi juga diperkuat sebagai bagian dari upaya memastikan perkembangan situasi di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Informasi yang cepat dan akurat dinilai penting dalam menentukan langkah penanganan, terutama apabila potensi karhutla maupun kekeringan berkembang menjadi kondisi yang lebih luas.
Bupati Andi Rudi Latif juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Tanah Bumbu. Tidak hanya karhutla dan kekeringan, kondisi musim kemarau juga perlu diantisipasi terhadap kemungkinan munculnya bencana hidrometeorologi lainnya.
Penetapan status siaga darurat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar bagi perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga dukungan operasional untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mendorong penguatan mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi potensi dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Melalui aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan serta penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Tanbu berharap setiap potensi bencana dapat direspons secara lebih cepat, terukur, dan terpadu.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam membangun ketangguhan daerah.
Dengan kesiapan yang diperkuat sejak awal, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen menekan risiko karhutla, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi sekaligus memastikan perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap langkah penanggulangan bencana.(rel)
