BATULICIN, POSKOBatulicin.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Ekspose Laporan Antara Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Tanah Bumbu, Gunung Tinggi, Batulicin, pada Senin (6/10/2025).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu H. Sulhadi, menyampaikan bahwa penyusunan rencana kontijensi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap potensi bencana di wilayah Bumi Bersujud.
“Kami bersama-sama merumuskan rencana kontijensi untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang dapat terjadi di daerah ini,” ujar H. Sulhadi.
Ia menegaskan, setiap kabupaten wajib memiliki dokumen rencana kontijensi sebagai indikator kinerja pemerintah daerah dalam bidang penanggulangan bencana.
Melalui rencana tersebut, pemerintah daerah dapat mensimulasikan seluruh sumber daya dan kekuatan yang dimiliki, sekaligus menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak ketika bencana terjadi.
Dalam pemaparan Tenaga Ahli dari Lembaga Kajian Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin), disebutkan bahwa Tanah Bumbu memiliki potensi bencana seperti:
● Banjir,
● Tanah longsor, serta
● Kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan yang terstruktur, sistematis, dan lintas sektor agar penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
Rencana kontijensi yang sedang disusun akan menjadi panduan terpadu bagi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Dokumen ini berisi strategi tanggap darurat sebelum bencana terjadi, mengidentifikasi peran lintas sektor, memastikan koordinasi berjalan efektif, serta meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana.
“Rencana kontijensi bukan hanya dokumen formal, tapi juga komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana,” tambah H. Sulhadi.
FGD ini turut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, antara lain:
● Kodim 1022 Tanah Bumbu,
● Polres Tanah Bumbu,
● Basarnas Tanah Bumbu,
● RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) Tanah Bumbu,
● Seluruh camat se-Kabupaten Tanah Bumbu, serta
● Perwakilan instansi pemerintah dan lembaga teknis lainnya.
Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga TNI, Polri, lembaga relawan, dan masyarakat.
Melalui penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tahun 2025, Pemkab Tanah Bumbu berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan mengurangi risiko bencana secara signifikan.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Tanah Bumbu yang tangguh terhadap bencana dan siap siaga dalam segala situasi. (Rel)
