Anggota DPRD: Dirut PDAM Gagal Layani Masyarakat, Harus Mundur

POSKObatulicin.com- Hanya mampu meningkatkan pelayanan dari 8% ke level 10%, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tanah Bumbu, Ahmad Sobari, dinilai gagal melayani kebutuhan air bersih masyarakat dan diminta harus mundur dari Perusda berplat merah ini. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD, H. Bahsanuddin, MAP, kepada media ini (15/10) tadi siang.

Dikatakannya, PDAM Tanbu sebelum dijabat oleh yang bersangkutan, tingkat pelayanan tumbuh sekitar 8 persen, dengan fasilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang tersedia di Kodeco sebesar 20 ltr/detik, karang bintang 20 ltr/detik dikali dua, Pagatan 20 ltr/detik, dan Satui 15 ltr/detik.

Sewaktu yang bersangkutan dilantik, Pemerintah Daerah membangun kembali IPA Karang Bintang atau Sarigadung, dengan kapasitas 100 ltr/detik dan membangun lagi Instalasi Kota Kecamatan (IKK) di satui dengan kapasitas 50 ltr/detik, dengan anggaran Rp. 95.000.000.000; (sembilan puluh lima milyar) yg siap di operasikan. Sebenarnya, Proyek ini tidak secara resmi diserahkan oleh dinas PU, akan tetapi PDAM mengoperasikannya dengan alasan pelayanan.

Diperjalanan lanjut Bahsanuddin, Pemerintah Daerah menambah lagi kapasitas IKK Pagatan sebesar 20 ltr/detik, dengan anggaran Rp. 3.000.000.000; juga secara resmi tidak diserahkan, akan tetapi tetap dioperasikan dengan alasan Pelayanan.

“Penambahan kapasitas juga kembali dilakukan oleh Pemda di Karang Bintang dengan angka Pantastis Puluhan Milyar rupiah, kalau alasan air asin dan Waduk kering, ini menunjukan ketidak mampuan seorang Direktur. Saya sudah menyampaikan bahwa IKK Pagatan Perlu dibangun waduk, supaya ketika air asin naik yang disebabkan oleh kemarau, bisa diatasi,” ujar Bahsanuddin.

“Sedangkan IPA yang ada di KM 1 Kodeco sifatnya hanya semantara atau emergensi saja, karena Pada waktu itu IPA Karang Bintang belum dibangun. Dengan kapasitas 100 ltr/detik yang dihasilkannya sekarang, sangat aneh kalau Pemda sudah membangun Lebih dari ratusan milyar untuk fasilitas air bersih, namun PDAM cuma bisa menambah pelayanan sebesar 10%, ini kan Sangat lucu sekali,” tambahnya.

Legislator dari PKS ini menambahkan, keberadaan IKK Kusan Hulu yang sudah dibangun sejak jaman Pemerintahan dr. Zailrullah-Hakim dan dirampungkan sampai Pemerintahan Mardani-Dfiriadi, juga tidak bisa diopersikan. Melalui anggaran APBN dan APBD II Tanbu tahun 2014, Pemda kembali membangun IKK Angsana dan IKK Kuranji yang anggarannya hampir Rp. 20 Milyar, juga tidak dioperasikan dengan alasan aset belum diserahkan.

“inikan alasan yang dibuat-buat saja, IKK Angsana sudah juga saya beri solusi dibangunkan waduk, demikian juga IKK Kuranji, tidak ada hubungannya degan kemarau. Dana Penyertaan Modal setiap tahun juga terus digelontorkan, seharusnya PDAM juga Punya mobil Tanki air yang sifatnya semantara ketika kemarau, agar bisa membantu ekonomi lemah. Sekarang masyarakat dengan terpaksa membeli air mandi bukan air minum di beberapa kecamatan dengan harga mahal, antara Rp. 70 ribu sampai Rp. 80 ribu setiap 1.200 liter air. Saya kira ini benar-benar gagal Memimpin Pdam,” keluh Bahsanuddin.

Dia membeberkan, sebagai bagian dari Tim Fit and Proper Tes pemilihan Direktur PDAM pada waktu itu, pihaknya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat karena di depan mereka, Ahmad Sobari berjanji, jika selama tiga tahun tidak berhasil memimpin PDAM maka akan mundur.

“kami selaku anggota DPRD bersama Pemerintah Daerah dan Pusat, sudah menyiapkan infrastruktur PDAM sebesar Rp.150 milyar, tapi Pelayanan sangat miris. Saya berharap Bupati segera melaksanakan Fit and Proper Test kembali, sebab jabatan Direktur PDAM akan segera berakhir pada desember ini, karena masih banyak orang yang mampu mengelola Perusahaan Plat Merah ini,” pungkas Bahsanuddin.

Menanggapi pernyataan wakil rakyat tersebut, Direktur PDAM Batulicin, Ahmad Sobari, dengan tegas membantah jika pihaknya tidak memperhatikan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, apalagi sampai gagal melayani kebutuhan air bersih masyarakat.

“Jangan dikira PDAM itu tidak bekerja, karena setiap malam kami terus berkatifitas dan menjaga aliran air bersih. Segala sesuatu perlu proses, namanya juga manusiawi tidak semuda membalikkan telapak tangan, PDAM Batulicin ini walaupun masih ada keluhan perlu dimaklumi dari pada tidak ada aliran air sama sekali, seperti yang terjadi di Kabupaten tetangga. PDAM jua akan rugi, jika tidak ada pemasukan dan pertumbuhan pelanggan,” Ujar Subari.

Masih lanjut Sobari, PDAM adalah perusahaan berplat merah jadi bertanggung jawab hanya sebagai pelaksana operator saja, asalkan semua yang direncanakan sepanjang sesuai pada relnya. Sekarang masalah penyediaan dan fasilitas IPA maupun IKK adalah tanggung jawab Pemda, sebab PDAM belum mampu mengembangkan sendiri karena keterbatasan penghasilan dan pendapatan.

Diungkapkannya, Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4 miliar sampai sekarang belum turun, untuk itu jangan melihat dari segi ketidak majuannya tapi lihat dulu permasalahannya. Jangan ada unsur yang tidak membangun, harapan kita supaya masyarakat sudah sejahtera akan air minum, bagaimana kita mau mengembangkan, jual air saja masih dibawah standar.

“Sekarang semuanya tergantung dana penyertaan modal dari pemerintah, kalau mau maju silahkan bantu, kalau mau seadanya silahkan juga. DPRD silahkan untuk pengawasan dan penganggaran, tapi jangan lebih jauh ikut mencampuri karena PDAM adalah perusahaan milik pemerintah juga. Jika kurang puas, silahkan panggil kami untuk hearing, dalam forum resmi kita akan terbuka dan siap menjawab sesuai data yang ada,” tegas Sobari.

Ditambahkannya, untuk hasil pelayanan pelanggan dengan presentasi 10% itu adalah total dari seluruh penduduk yang ada di desa-desa dan sudah terhitung presentasinya secara global se kabupaten tanah Bumbu, sehingga tidak sedikit karena mewakili cakupan yang luas. Sampai tahun 2014, jumlah penduduk yang sudah terlayani Kran PDAM mencapai 62.936 jiwa, dengan grafik pertumbuhan pelanggan, 13.245 di tahun 2014 dan 14. 239 di tahun 2015.

Koordinator IKK PDAM Batulicin, Ahmad Gazali juga menambahkan, Status IKK di Angsana kurang lebih 4 bulan sudah diserahkan oleh Dinas PU ke PDAM. Setelah akan melakukan pemasangat, ternyata airnya tidak ada karena surut pada musim kemarau sekarang. Untuk menanggulanginya, PDAM sudah mengajukan ke Pemda untuk pembangunan waduk sebagai antisipasi saat musim kemarau.

Demikian juga di IKK Kuranji lanjutnya, juga baru 4 bulan diserahkan ke PDAM, namun persoalannya, pipa yang dianggarkan melalui APBD dan APBN, ternyata dari pengolahan sampai kepada lintasan masyarakat hanya memiliki pipa primernya saja, sementara pipa sekunder yang utama untuk pemasangan tidak ada, sehingga tidak bisa menyalurkan air ke pelanggan.

Masih kata Ahmad Gazali, Untuk IKK Lasung setelah dipindah ke muara bakarangan, belum ada penyerahan oleh Dinas PU. Karena secara tekhnis yang mengerjakan bangunan dan fasilitas IKK maupun IPA adalah Dinas PU, setelah diserahkan ke PDAM, maka operasionalnya pun seharusnya sudah siap dijalankan.

“Kalau untuk IPA di Sarigadung, semuanya sudah siap terpasang tapi tidak cukup untuk menyuplai air ke semua pelanggan, karena keterbatasan kapasitasnya. Sekarang pada musim kemarau, jika PDAM tidak ada gerakan, saluran air sudah mati sejak 3 bulan lalu, karena dasar sumur lebih tinggi dari dasar sungai, akhirnya jalan alternatif adalah kami harus menggunakan ponton supaya bisa beroperasi dan menyuplai air bersih ke pelanggan,” Pungkasnya.

Editor: Ryan Mokodompit